Manado, Zonanesia.id – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Adat (Ormas) Pa’esaan Ne Tu’a Tu’a Minaesa Sulawesi Utara menggelar aksi damai di Mapolda Sulawesi Utara.
Aksi ini menjadi wujud nyata dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di provinsi berjuluk Bumi Nyiur Melambai.
Dipimpin langsung oleh Tonaas Wangko Izhak Tambani, ratusan massa yang terdiri dari anggota Ormas dan masyarakat adat memadati area Mapolda Sulut dengan membawa berbagai spanduk yang berisi seruan dan tuntutan pemberantasan korupsi.
Massa berorasi menyuarakan kegelisahan mereka terhadap maraknya praktik korupsi yang dianggap telah merusak tatanan pemerintahan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dalam orasinya, Izhak Tambani menegaskan bahwa korupsi di Sulawesi Utara telah mencapai tingkat yang sangat meresahkan. Ia mendesak Kapolda Sulut dan jajarannya untuk bertindak tegas tanpa tebang pilih, baik terhadap pejabat kecil maupun pejabat besar yang terlibat dalam praktik korupsi.
“Korupsi di Sulawesi Utara sudah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kami mendukung Polda Sulut untuk menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Jika tidak ada tindakan nyata, jangan salahkan kami, Ormas, yang akan turun tangan mengambil tindakan sendiri,” tegas Tambani dengan nada penuh emosi.
Mendukung Polda untuk Bertindak Tegas
Dalam aksi tersebut, massa juga menyerahkan pernyataan sikap secara resmi kepada Kapolda Sulawesi Utara sebagai bentuk dukungan konkret terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi.
Pernyataan sikap ini mencakup seruan untuk mempercepat penindakan kasus-kasus korupsi yang mandek dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil kepada semua pihak.
Tambani juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Ia meminta masyarakat Sulawesi Utara untuk berani melaporkan kasus-kasus korupsi dan tidak terlibat dalam praktik suap maupun penyalahgunaan wewenang.
Tuntutan untuk Pemerintah dan Penegak Hukum
Aksi ini tidak hanya ditujukan kepada Polda Sulut, tetapi juga kepada seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Utara. Massa menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pemerintah yang rawan disalahgunakan.
Menurut Tonaas Wangko, praktik korupsi tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menghambat pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Langie yang diwakili Waka Polda menerima langsung aksi damai ini, menyebut bahwa dukungan masyarakat menjadi motivasi tambahan bagi kepolisian untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi.
“Kami menerima aspirasi ini dengan terbuka. Komitmen kami tetap sama, yaitu menegakkan hukum secara profesional dan transparan.
Kami akan memperkuat pengawasan, investigasi, dan penindakan terhadap semua bentuk korupsi, “saya mendengar orasi dari Ketua DPW Inakor Sulut, pak Rolly Wenas korupsi ini melingkar seperti ular patola, kami sudah diperintahkan oleh Pak Kapolda akan potong kepala ular tersebut”, ungkap Waka Polda.
Tinggalkan Balasan