Advertisement

DPW Projamin Sulut Mendukung Penuh Polda dan Kajati Sulut, Berantas Korupsi

Manado, Zonanesia.id — Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), berbagai organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sulawesi Utara bersatu menggelar aksi damai.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah Nyiur Melambai.

Aksi damai yang digelar di Manado ini melibatkan organisasi seperti DPW Projamin Sulawesi Utara dan Tuama Leós Minaesa, yang tergabung dalam wadah Pa’eesaan ne Tu’a Tu’a Minaesa. Kegiatan tersebut dikomandoi oleh Tonaas Wangko Ishak Tambani, seorang tokoh masyarakat yang dikenal konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan transparansi.

Dalam orasinya, Tonaas Wangko Ishak Tambani menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat sipil, aparat penegak hukum, dan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.

Ketua DPW Projamin Sulut Stenly Dirk (Stedi) mengatakan, Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat moderen, ungkapnya.

Menurut Stedi, Transparency International, korupsi menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk kemiskinan, dan memperdalam ketidaksetaraan.

Projamin mendukung polda dan kejati sulut bisa bertugas secara profesional dalam menyingkapi kasus – kasus korupsi di sulut. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas serta Meningkatkan Kesadaran Publik, ungkap Stedi.

Para peserta aksi damai secara khusus menyatakan dukungan penuh kepada Polda Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Dukungan ini bertujuan memperkuat sinergitas antara masyarakat dan aparat penegak hukum demi memastikan bahwa pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, dapat diadili dengan tegas.

“Kami siap menjadi mitra strategis dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Aksi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi menjadi panggilan moral untuk menciptakan perubahan nyata bagi Sulawesi Utara,” ujar Ishak Tambani.

Aksi damai ini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan kemajuan dan kesejahteraan. Korupsi dianggap sebagai penghambat utama pembangunan, sehingga langkah tegas untuk memberantasnya diharapkan dapat membuka jalan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam aksi tersebut, peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan pesan-pesan anti-korupsi, seperti “Korupsi Musuh Bersama”, “Berantas Koruptor, Selamatkan Generasi” dan “Sulut Bebas Korupsi, Masyarakat Sejahtera”.

Selain dukungan kepada penegak hukum, para ormas dan LSM ini juga menyerukan peningkatan edukasi dan kampanye anti-korupsi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini penting agar budaya transparansi dan integritas dapat tertanam sejak dini.

Di akhir kegiatan, para peserta mendeklarasikan komitmen untuk terus mengawal kinerja pemerintah dan lembaga hukum dalam memberantas korupsi. Mereka berharap aksi ini menjadi pemicu perubahan yang lebih besar dan mendalam.

“Korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi juga kejahatan moral yang harus kita lawan bersama. Kami berdiri di sini hari ini untuk memastikan bahwa harapan masyarakat akan keadilan tidak lagi terabaikan,” pungkas salah satu orator dari Projamin.

Kegiatan ini berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan. Semangat kebersamaan yang terjalin di antara berbagai elemen masyarakat mencerminkan harapan besar akan masa depan Sulawesi Utara yang bebas dari korupsi.

Tinggalkan Balasan