Manado, zonanesia.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) dan Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Sulawesi Utara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menurunkan tim untuk meninjau dua proyek strategis di Kota Manado.
Kedua proyek yang dimaksud adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pendidikan di Tuminting, yang diduga bermasalah dan berpotensi merugikan negara.
Proyek SPAM Manado
Proyek pembangunan SPAM yang dikerjakan oleh PT Duta Tunggal Jaya memiliki anggaran sebesar Rp24 miliar. Proyek ini seharusnya selesai sesuai tahun anggaran dan berjalan sesuai ketentuan dalam kontrak.
Namun, LSM-INAKOR dan LAMI menemukan sejumlah kejanggalan, seperti penyambungan pipa besi yang diduga dilakukan secara tidak sesuai prosedur, adanya pipa HDPE yang belum terpasang, serta bekas jalan yang dibongkar tetapi tidak diperbaiki.
Ketua Harian DPP LSM-INAKOR, Rolly Wenas, menilai proyek ini bermasalah sejak tahap perencanaan. Ia mempertanyakan metode penyambungan pipa yang dinilai boros anggaran serta kondisi proyek yang dinyatakan selesai, meski masih terdapat pekerjaan yang belum rampung.
Proyek Rusunawa Pendidikan Tuminting
Proyek pembangunan Rusunawa Pendidikan Manado yang dikerjakan oleh PT Gomar menggunakan anggaran Rp11 miliar dengan kontrak yang dimulai pada 30 Juli 2024 dan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
Namun, LAMI menemukan keterlambatan signifikan dalam penyelesaian proyek. Hingga 12 Maret 2025, pengerjaan baru mencapai lantai tiga, meskipun kontraktor telah diberikan tambahan waktu 50 hari.
Ketua LAMI Sulut, Indri Montolalu, menilai keterlambatan ini berpotensi menyebabkan proyek mangkrak dan membuka peluang kecurangan. Ia juga mengkritik kurangnya profesionalisme dalam pelaksanaan proyek, yang seharusnya dapat dipercepat dengan menambah tenaga kerja.
LSM-INAKOR dan LAMI mendesak KPK untuk segera melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kejaksaan Negeri Manado, guna memastikan proyek-proyek ini berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan negara.
Tinggalkan Balasan