Jabar, zonanesia.id – Ketegangan politik memuncak di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out dari rapat paripurna, Jumat (16/5).
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas pernyataan kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan lembaga legislatif.
Akar persoalan bermula dari pernyataan Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei lalu, di mana ia menyebut bahwa rapat dengan DPRD tidak lagi diperlukan. Fraksi PDIP menilai ucapan itu melecehkan fungsi DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah provinsi.
“Pernyataan Gubernur mencederai marwah DPRD dan menunjukkan sikap antidemokrasi,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP, sebelum meninggalkan ruang sidang.
Rekan satu fraksi, Memo Hermawan, menambahkan bahwa PDIP akan mengajukan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari gubernur terkait pernyataan tersebut.
Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi merespons dingin aksi walk out itu. Ia menyebut sikap PDIP sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan menegaskan bahwa setiap fraksi memiliki hak menyampaikan pendapat politiknya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, menduga polemik ini terjadi akibat miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap hubungan kedua pihak segera membaik demi kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik di Jawa Barat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan klarifikasi yang dilayangkan oleh Fraksi PDIP.
sumber: update Nusantara
Tinggalkan Balasan