Bawaslu Sulawesi Utara Awasi Ketat Pengadaan Logistik Pilkada Serentak 2024
Minahasa Utara, Zonanesia.id – Tahapan Pilkada Serentak 2024 memasuki fase penting dengan pengadaan logistik sebagai salah satu komponen krusial untuk suksesnya pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) terus aktif melakukan pengawasan pada setiap tahapan ini.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bawaslu Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder Terhadap Pengawasan Pengadaan Logistik Tahap II Pada Pemilihan Serentak 2024 di The Sentra Hotel pada 5-6 Oktober 2024.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw, menegaskan pentingnya pengadaan logistik yang tepat sasaran, terutama surat suara yang disebutnya sebagai “permaisuri” dalam pemilu. Ia menekankan bahwa surat suara harus tepat waktu, tepat jenis, dan dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan pemilu.
“Pengadaan logistik pemilu sudah memasuki tahap pertama, termasuk bilik suara, kotak suara, tinta, segel, dan kabel tis plastik. Tahap kedua, yang paling penting, mencakup pengadaan surat suara dan amplop, yang diawasi ketat oleh Bawaslu,” jelas Sumampouw.
Proses pencetakan surat suara direncanakan berlangsung di Pasuruan, Jawa Timur, serta beberapa kota lainnya seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Klaten. Bawaslu berkomitmen untuk mengawasi setiap tahap pengadaan dan distribusi logistik pemilu, meskipun lokasi pengadaan sering kali tidak diberitahukan sejak awal.
Pengawasan Jumlah Surat Suara Sesuai Aturan
Sumampouw juga menyoroti aturan terkait jumlah surat suara yang harus dicetak, yaitu sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5 persen. “Jika aturan ini dilanggar, baik oleh penyelenggara pemilu maupun perusahaan percetakan, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang Pilkada,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan terhadap jumlah surat suara yang dicetak, diterima, dan rusak. “Kualitas dan jumlah surat suara harus diawasi secara menyeluruh. Jika terjadi pelanggaran, sanksi tegas akan diberlakukan,” tambah Sumampouw.
Kolaborasi Bawaslu dan Pemangku Kepentingan
Rakor ini juga dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut Aldrin Arthur Christian dan Ketua Bawaslu Bolmong, Radikal M. Selain itu, para narasumber seperti Pemerhati Kepemiluan Lando Sumarauw, serta Akademisi UNIMA Viktory Rotti dan Ferol Warouw turut memberikan pemaparan terkait pentingnya pengawasan yang efektif.
Dengan pengawasan yang intensif dari Bawaslu Sulut, diharapkan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024, terutama pengadaan logistik, dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang bersih dan adil, serta menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
Tinggalkan Balasan