Boltim – Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) AKBP Golfriend Hasiholan kembali menjadi sorotan. Ia diduga kuat berpihak kepada salah satu penambang emas tanpa izin (PETI) di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara. Nama Idris Sudomo Mamonto disebut-sebut sebagai sosok yang berada di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.
Dugaan keberpihakan aparat kepolisian ini menuai kritik dari publik. Para penambang rakyat menilai sikap aparat tidak adil, sebab penertiban kerap menyasar penambang kecil, sementara aktivitas PETI yang disebut memiliki “beking” tetap dibiarkan beroperasi.
Lebih jauh, beredar tudingan serius bahwa Kapolres Boltim menerima imbalan dalam jumlah besar dari pihak tertentu. Informasi yang dihimpun juga menyebutkan adanya pertemuan antara Kapolres dan sejumlah penambang “bekingan” di sebuah pusat perbelanjaan ternama di Kota Manado.
Tonaas Wangko (TW) Pa’esa’an Ne Tua’tua Mina’esa, Ishak Tambani, angkat bicara mengecam dugaan praktik tebang pilih tersebut.
“Keberpihakan Kapolres Boltim ini jelas merugikan penambang rakyat lainnya, pertemuan Kapolres sepihak dengan salah satu penambang yang berkonflik ini melanggar Perkapol Nomor 7 Tahun 2006,” ucap Tonaas
Ini bisa menimbulkan spekulasi dari masyarakat, jangan – jangan pak Kapolres menerima sesuatu dari penambang yang berkonflik, semoga spekulasi ini tidak benar, ungkap Ishak.
Ia mengingatkan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan agar aparat tidak mempersulit penambang rakyat.
“Pak Presiden sudah jelas menegaskan, jangan menyulitkan penambang rakyat. Bahkan beliau mendorong pembentukan koperasi agar mereka bisa ditampung secara resmi,” ujarnya.
Ishak menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal seharusnya dilakukan menyeluruh dan transparan.
“Kalau mau menindak, jangan pilih kasih. Harus merata, supaya masyarakat tidak menilai ada kongkalikong antara Kapolres dan penambang tertentu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan