MANADO — Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Sulawesi Utara kembali menggelar rapat bersama SKPD dan Tim Ahli Pemprov Sulut. Dalam rapat tersebut, anggota Pansus DPRD Sulut, Jeane Laluyan, menegaskan bahwa pembahasan RTRW tidak boleh hanya terfokus pada sektor pertambangan.
“RTRW ini menyangkut seluruh aspek pembangunan, bukan hanya pertambangan. Kita bicara soal penataan ruang secara menyeluruh,” tegas Legislator dapil Manado itu.
Jeane mengingatkan, persoalan tata ruang harus memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat. Ia mencontohkan sulitnya masyarakat mendapatkan beras akibat semakin banyak lahan yang beralih fungsi. “Swasembada pangan adalah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, dan ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jeane mengungkapkan bahwa alokasi 67 persen untuk pertambangan masih perlu dikaji kembali. Menurutnya, pertambangan yang dimaksud tidak hanya emas, tetapi juga batu dan jenis lainnya.
“Karena itu penataan wilayah harus jelas, jangan sampai ada tumpang tindih. Misalnya, izin pariwisata keluar, tapi justru berbatasan atau berada dalam area pertambangan,” katanya.
Selain itu, Jeane juga menyinggung kondisi geografis Sulut yang rawan bencana sehingga keselamatan masyarakat wajib menjadi prioritas utama. “Kita memang ingin menghidupkan masyarakat lewat pertambangan, tapi jangan lupakan pertanian dan perkebunan,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menutup penyampaiannya, Jeane mengusulkan agar sebelum masuk jadwal lintas sektor (Linsek), perlu dilakukan kajian ulang terkait persentase alokasi ruang untuk pertambangan, pertanian, pemukiman, dan pariwisata.
“Tolonglah, sebelum Linsek kita sepakati, mari kita bicarakan kembali berapa persen untuk pertanian, pariwisata, dan pertambangan. Ketahanan pangan ini penekanan langsung dari Presiden, jadi saya hanya mengingatkan,” pungkasnya.
foto: Istimewa
Tinggalkan Balasan